uu no 29 tahun 2009. 1. uu no 29 tahun 2009

Pasal 29 . LN No. PMA No. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pemerintah memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, serta mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Memuat Dokumen. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. File ini berisi 93 halaman dan merupakan sumber hukum resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 20. UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. Tahun Terbit. Undang-undang (UU) NO. 48 Tahun 1996 Baku Mutu Tingkat Kebisingan; Kepmen LH No. Dokter dan dokter gigi. TENTANG. I. 29 Oktober 2009 Sumber. PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022. Tipe Dokumen. Undang-Undang Administrasi Kependudukan. . UU No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi. (UU ITE) NO UU ITE Pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikanUndang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Previous: Previous post: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2o2o Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Klik : 12,608. 29 Agustus 2009 Sumber. 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2009 uu 044. UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Bagikan Berita / Artikel. NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. PUTUSAN Nomor 97/PUU-XI/2013. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI 11. Lihat Pasal 3 UU Nomor 22/2009 Lihat Pasal 4 UU Nomor 22/2009 Lihat “PU Tolak Jika Dipidanakan”, 12-01-2010 Imam Nasiman, UU No. 2009/ No. Undang-Undang No. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009. 3682, LL SETNEG : 15 HLM. NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Pasal 30 Cukup jelas. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan 2009 Download: 66. 29 Agustus 2009 Tanggal Berlaku. BAGI HASIL PAJAK PROVINSI 4. 49 Tahun 1996 Getaran; Kepmen LH No. NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :. Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. proyek saudara: artikel Wikipedia. Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. ASAS DAN TUJUAN 3. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. LPEI. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara. 7, LN. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. NOM,OR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG. sebelum penerapan pemakaian helm standard berlogo SNI ada. Lampiran mengenai jenis Psikotropika. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 32 Tahun 2004; UU No. Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 71/MenHut/II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484); 15. PAJAK 3. rtf Author: user Created Date:Status Peraturan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari: (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;. Kewajiban rumah sakit itu sudah tentu mengikat juga pada para tenaga medis. KETENTUAN PENUTUP. T. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar. Pasal 20 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. UU No. 30 Tahun 2009 4: Sistem Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional   2018: PP Nomor 34 Tahun 2018. NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang Bahwa membangun kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup. Ekoregion adalah wilayah. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f , b. UU No. 159b Tahun 1988; PERMENKES No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 (UU/2009/18) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 2009/ No. 29. Lampiran mengenai jenis Psikotropika. 29 Tahun 2009 Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia; Lampiran Permen No. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2009/ No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Tempat Penetapan. U. PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 4. AD Premier 9th floor, Jl. UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. TENTANG. PAJAK 3. Untuk mengimplementasikan tentang UU No. TB Simatupang No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU/2009/24) (2009) tentang Bendera, Bahjasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Peraturan Perundang-undangan. AD Premier 9th floor, Jl. 2014/No. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. UU No. UU No. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan - Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan. PRAKTIK KEDOKTERAN . Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 29 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian DETAIL PERATURAN Abstrak. Tipe Dokumen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik. Mencabut. 7. Menindaklanjuti Putusan MK tersebut, Pemerintah sebagai inisiator bersama DPR RI merancang desain pemilihan umum serentak tahun 2019 dengan menggabungkan 3. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ditetapkan 14 September 2009 • Berlaku 14. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang Undang ini merupakan tata cara untuk memperpanjang IUPHHK. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Sebab, dalam tiga paket undang-undang di bidang kesehatan (UU No. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan - Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Pasal 33. Mencabut. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. AD Premier 9th floor, Jl. Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Penjelasan atas UU No. Kedua, UU No. 2009/ No. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Susilo Bambang Yudhoyono pada tangal 16 Januari 2009 di Jakarta. Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana penjara palikg lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. UU No. bahwa dengan diberlakukannya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menganut asas otonomi dan tugas pembantuan PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga. Beranda; Peraturan. 13 Tahun 1995 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak; PP No. Permen No. 29 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian DETAIL PERATURAN Abstrak. Pertama, UU No. NOMOR 26 TAHUN 2009. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal UU No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009. UU No. Undang-undang (UU) NO. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 8 , TLN NO. Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan. UU 24/2009 ini secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Permen No. 2009/ No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f , b. 2007/NO. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Download as a PDF or view online for free. 5035, LL SETNEG : 29 HLM. 5050, LL SETNEG : 17 HLM. UU yang dicabut adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No 36/2009 tentang Kesehatan, UU No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU No 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan UU No 4/2019 tentang Kebidanan. 44 menyatakan kewajiban rumah sakit, diantaranya: - Informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. 15, LN. Kekuasaan Kehakiman - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe. Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036) ditetapkan menjadi Undang-. 37. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pasal 29 (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5. Hak-hak pasien diatur dalam pasal 52 UU No. Jenis/Bentuk Peraturan: UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 16: Tahun: 2009: Tentang: PENETAPAN PERPU 5-2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT UU 6-1983 TENTANG KETENTUAN UMUM. 29, LN. -. 10 Tahun 1996; PP No. UU No. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana. Khusus Peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan kita ketahui ada UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dll. Undang-Undang No. UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. 19 – 29 tahun 60 168 2650 65 75 1. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. Besarnya biaya pemeriksaan substantif ditetapkan oleh Menteri. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2009. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.